Perundang-Undangan Asuransi


  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
  8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2011 Tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT ASKES (Persero)
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.010/2010 Tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.02/2010 Tentang Persyaratan Dan Besarnya Tabungan Hari Tua Dan Asuransi Kematian Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KMK.013/1992 Tentang Persyaratan Dan Besarnya Tabungan Hari Tua Dan Asuransi Kematian Bagi Pejabat Negara
  18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2009 Tentang Sanksi Administratif Berupa Denda Dan Tata Cara Penagihannya Terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
  20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 Tentang Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
  21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 Tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit Dan Suretyship
  22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
  23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
  24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut Dan Udara
  25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor
  26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2007 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Direksi Dan Komisaris Perusahaan Perasuransian
  27. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2006 Tentang Dukungan Asuransi KPR/KPRS Untuk Pembangunan Rumah Sederhana Sehat
  28. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25/PERMEN/M/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2006 Tentang Dukungan Asuransi KPR/KPRS Untuk Pembangunan Rumah Sederhana Sehat
  29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-198/KM.10/2011 Tentang Daftar Perusahaan Asuransi Umum Yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi Pada Lini Usaha Suretyship
  30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-453/KM.10/2010 Tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi Atas PT CIB Indonesia Insurance Broker
  31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-84/KM.10/2010 Tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Kerugian Atas PT Asuransi Andika Raharja Putera (d/h PT Maskapai Asuransi Djakarta 1945)
  32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-94/KM.10/2010 Tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi Atas PT Global Inti Caraka
  33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep-172/KM.10/2010 Tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Agen Asuransi Kerugian Atas PT Bintang Kencana Sejahtera
  34. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor PER-02/BL/2009 Tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
  35. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor PER-04/BL/2009 Tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Direksi Dan Komisaris Perusahaan Perasuransian
  36. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor PER-07/BL/2009 Tentang Referensi Unsur Premi Murni Serta Unsur Biaya Administrasi Dan Biaya Umum Lainnya Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2010
  37. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor PER-09/BL/2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-390/LK/2005 Tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan Serta Bentuk Dan Susunan Laporan Dan Pengumuman Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT
  38. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor PER-10/BL/2008 Tentang Bentuk Dan Susunan Laporan Dana Jaminan Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dan Bank Kustodian
  39. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP-97/PPTK/IV/2009 Tentang Persyaratan Bagi Perusahaan Untuk Menjadi Pialang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia 
  40. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: KEP-390/LK/2005 Tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan Serta Bentuk Dan Susunan Laporan Dan Pengumunan Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT
Subscribe to: Posts (Atom)